Kepala Balitbang Benny Sufiaga, A.P.,M.H Bersama Jajaran Pemkab Lamteng Gelar FGD-SKM Perbaiki Pelayanan Publik.

Oplus_131072

LAMPUNG TENGAH – (KomalaNews.com) – Badan Penelitian dan Pengembangan, (Balitbang) Daerah Kabupaten, Lampung Tengah, bersama Bidang pemerintahan dan Sosial Budaya melaksanakan kegiatan Diskusi Kelompok Terarah Fokus Group Discussion (FGD) akhir kegiatan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan aspirasi publik, di Aula Balitbang, Kamis (6/11/2025).

Kepala Balitbang, Kabupaten Lamteng, Benny Sufiaga, A.P.,M.H menyebut kegiatan bertujuan untuk memperdalam temuan survei, mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk perbaikan pelayanan publik.

“Tujuan FGD akhir kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat FGD ini, berfungsi sebagai jembatan antara data kuantitatif hasil survei dan pemahaman kualitatif yang lebih mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data dan tren yang muncul dari kuesioner sejalan dengan persepsi dan pengalaman langsung peserta diskusi, masyarakat pengguna layanan,” terang Benny.

Artinya, untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai alasan di balik tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat, terutama pada unsur-unsur pelayanan dengan nilai terendah (misalnya, waktu pelayanan yang lambat, sarana prasarana yang kurang memadai).

“Tujuannya untuk memberikan wadah bagi masyarakat menyampaikan saran, ide, dan harapan yang mungkin tidak terakomodasi dalam format kuesioner terstruktur,” ujarnya.

Dalam FGD ini, kita bersama dengan pemangku kepentingan (masyarakat, aparat pemerintah, ahli), merumuskan langkah-langkah konkret dan prioritas perbaikan yang harus dilakukan Balitbang atau unit pelayanan terkait.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah atau unit kerja terhadap perbaikan layanan dengan melibatkan langsung masyarakat dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

“Hasil diskusi dicatat, dianalisis secara sistematis, dan diintegrasikan ke dalam laporan akhir SKM sebagai bagian dari rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan publik. Melalui FGD ini, Balitbang dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat,” pungkasnya. (Tim-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *