Sekretaris Komisi IV DPRD Lamteng Victorius Beni Wibisono, Soroti Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis Di Sejumlah Sekolah.

Oplus_131072

LAMPUNG TENGAH – (KomalaNews.com) – Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Victorius Beni Wibisono.

Victorius menilai bahwa yang menjadi sorotan masyarakat bukan pada esensi programnya, melainkan pada pengelolaan dan kualitas menu makanan yang disajikan kepada para siswa.

“Kita sudah banyak lihat keluhan orang tua siswa terkait MBG. Yang jadi keluhan itu bukan programnya, tapi dapurnya — oknum-oknum pengelolanya,” tegas Victorius, Rabu (30/10/2025).

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, secara konsep program MBG merupakan langkah positif Pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya harus dikawal lebih ketat agar sesuai dengan tujuan awal.

“Program MBG ini bagus, tapi pelaksanaannya harus diperhatikan. Jangan sampai menu yang disajikan tidak sesuai standar gizi atau bahkan asal-asalan. Begitu juga dengan laporan pertanggungjawaban (SPPG), harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Victorius juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas menu dan bahan pangan, karena hal itu berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak. Ia meminta dinas terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyediaan bahan, penyusunan menu, hingga sistem distribusi di lapangan.

“Namanya program makan bergizi, ya harus benar-benar bergizi. Kalau menu tidak seimbang atau dikelola sembarangan, jadi tidak sesuai maksud programnya,” tambahnya.

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan adanya oknum pengelola yang tidak profesional dalam mengatur penggunaan anggaran dan penyusunan SPPG. Victorius mengingatkan agar program sosial seperti MBG tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Jangan sampai niat baik pemerintah jadi rusak karena ulah segelintir orang. Kita di DPRD akan terus mengawasi agar program ini berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komisi IV DPRD Lampung Tengah berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi serta mengevaluasi pelaksanaan program, baik dari sisi teknis, menu, maupun laporan keuangan.

“Kalau ditemukan penyimpangan, tentu harus ada tindak lanjut. Kita ingin MBG benar-benar membawa manfaat, bukan masalah,” pungkasnya. (Tim-Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!