LAMPUNG TENGAH – (KomalaNews.com) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (Disdikbud) Lampung Tengah, dinilai tidak patuh aturan, karena memberikan dana hibah terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setempat.
Hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dari lima poin yang diatur dalam Pasal 42 UU tersebut tak satupun menyingung soal penyaluran dana hibah kepada guru.
Berikut ini kewenangan organisasi profesi guru sesuai Pasal 42 UU No. 14 Tahun 2005.
- Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
- Memberikan bantuan hukum kepada guru.
- Memberikan perlindungan kepada guru.
- Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
- Memajukan pendidikan nasional.
Jadi sudah jelas bahwa penyaluran hibah ke organisasi profesi PGRI bertentangan dengan UU Guru dan Dosen.
Diketahui, pada tahun 2025 Disdikbud Lamteng, menganggarkan dana hibah ke organisasi PGRI setempat sebesar Rp.50.000.000. Dan hal itu tentunya, menjadi pertanyaan publik dalam rangka apa dan untuk apa anggaran sebesar itu, yang di berikan Disdikbud kepada Organisasi PGRI Lampung Tengah. Belum lagi dugaan SPJ fiktif jalan – jalan ke Jogja Memakai SPJ dari salah satu dinas tempat diri nya menjabat sebagai kabid. Ketua PGRI Lampung Tengah sangat piawai di dalam pemerintahan untuk mencari keuntungan.
Awak mediapun mencoba menghubungi ketua PGRI Lamteng melalui pesan whatsap dengan Nomor 0813-6957-xxxx guna untuk meminta klarifikasi terkait pemberitaan ini namun sayang nomor nya sudah tidak aktif, terkesan menghindar untuk di mintai klarifikasi
Sampai berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi resmi dari dari pengurus PGRI Lampung Tengah. (Tim-Red)
